Jakarta, Arina.id — Kasus kekerasan di lingkungan pesantren masih terjadi di sejumlah daerah. Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren mengaku sangat prihatin dan menyesalkan peristiwa kekerasan terhadap santri, termasuk yang terjadi di Aceh Barat dan Blitar, Jawa Timur, yang video kekerasannya beredar di media sosial.
Direktur PD Pontren Kemenag, Basnang Said mengungkapkan komitmen Kementerian Agama mencegah kekerasan di pesantren dengan merancang Pesantren Ramah Anak.
“Kemenag akan segera tandatangani draf Pesantren Ramah Anak oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas dalam waktu dekat ini,” ujar Basnang Said dalam temu Media Gathering bertajuk Religion Festival: Faster, Better, Stronger, di Melly’s Garden Jakarta, Senin (7/10/2024).
Kata Basnang, poin utama dari ‘Pesantren Ramah Anak’ adalah menciptakan institusi pesantren sebagai lembaga yang menyenangkan bagi santri. Kemenag juga akan mengembangkan pola pengasuhan yang lebih humanis, bukan dengan kekerasan.
“Jadi bukan hanya punishment kepada anak ketika melanggar, tetapi lebih dari itu, kalau pun ada hukuman, maka kira-kira hukuman itu yang bisa membuat anak-anak lebih kompetitif. Misalnya, dulu ketika kita di pondok dihukum menghafal Alfiyah Ibnu Malik, dihukum menghafal kosakata 50 atau 100. Seharusnya begitu, bukan kekerasan,” ujarnya.
Dikatakan, regulasi yang mendukung inisiatif ini sudah ada, di antaranya PMA Nomor 72 dan PMA 83 Tahun 2023 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Pesantren, serta keputusan Dirjen Pendis tentang pola pengasuhan dan kehidupan bersih di pesantren.
“Bahwa santri bukan hanya kita sayangi fisiknya, tidak mencederai batinnya tapi juga yang diperhatikan asupan gizinya. Bayangkan kalau anak-anak berusia 12 tahun di pesantren tidak bergizi bisa melahirkan stunting. Ke depan penting ada keberpihakan atas gizi anak-anak di pesantren,” jelas dia.
Untuk mendukung pengawasan, Kemenag akan melibatkan berbagai pihak, seperti pengawas dan guru dalam proses pemantauan. Kotak aduan untuk santri akan diganti menjadi ‘kotak pembinaan’ yang lebih lembut, memungkinkan santri untuk melaporkan masalah dengan cara yang lebih nyaman.
“Kotak aduan banyak enggak diterima di pesantren makanya kita ganti kotak pembinanaan. Kotak pembinaan lebih soft ketika anak santri di-bully cukup menulis disecarcik kertas lalu ditaruh. Sementara terkait sanksi akan dikenakan sesuai dengan tingkatnya,” jelasnya.
Pembekuan pesantren
Terkait kekerasan yang terjadi di pesantren dan pesantren bersangkutan terdaftar di Kemenag, pesantren akan menghadapi sanksi termasuk kehilangan akses bantuan dan program beasiswa. Sementara yang tidak terdaftar akan dilakukan pembinaan melalui kepala kantor Kementerian Agama di tiap-tiap wilayah.
“Bagi pondok pesantren yang memang kira-kira sudah terrdaftar di Kemenag maka sanksinya tidak akan pernah diberikan rekognisi fasilitasi dan afirmasi oleh Kemenag,” ungkapnya.
“Misalnya ketika ada santri ikut beasiswa santri pasti akan kita cut karena kita punya data-data dan termasuk bantuan inkubasi pesantren tahun 2023. Ada yang kemarin gitu dan muncul di koran, kita cut dari bantuan pesantren dari Kemenag,” tandasnya.
Senada dengan itu, Juru Bicara Kementerian Agama, Sunanto mengatakan untuk mencegah kekerasan di pesantren akan dilakukan asesmen dan pendekatan melalui Edukasi Pesantren Ramah Anak. Saat dikonfirmasi apakah Kemenag akan membentuk satuan tugas (satgas) menghadapi kasus kekerasan tersebut, Sunanto menjabarkan bahwa hal itu belum dilakukan.
“Kita melakukan asesmen kepada pesantren tentang pendidikan yang ramah anak, jadi edukasi bagaimana melakukan pendekatan, belum sampai ke Satgasnya,” kata dia.
Sunanto menegaskan bahwa Kementerian Agama tak segan untuk bekerja sama dengan aparatur penegak hukum untuk menangani kasus kekerasan di pesantren.
