in

Negara Harus Hadir Bantu Pesantren Hadapi Era New Normal

Negara Harus Hadir Bantu Pesantren Hadapi Era New Normal

CIPULUSNEWS.COM | Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor, H. Adhe Musa Said mengatakan negara harus hadir untuk membantu pesantren menghadapi era normal baru dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung.

New normal sebuah kenyataan yang tak bisa dihindari, suka tidak suka harus kita hadapi. Tidak hanya soal rutininas ekonomi yang harus terus berjalan, namun juga rutinas menuntut ilmu dan dalam dunia pendidikan Islam.

“Hanya saja sampai saat ini beberapa pesantren saja yang memulai menentukan para santri kembali masuk pondok, itu pun bagi pesantren yang sudah memiliki protokol kesehatan. Saat ini belum ada protokol standar yang menjadi acuan bagi semua pesantren,” katanya kepada CIPULUSNEWS.com, Selasa (9/6/2020).

Menurut Humas Ponpes Al Hikamussalafiyah Cipulus ini, sebagian pesantren sudah dapat mandiri menghadirkan alat protokol kesehatan, namun tidak sedikit dari kalangan pesantren yang belum bisa menyediakan itu.

“Kebijakan terkait pesantren saat ini menjadi ranah lintas sektoral, mulai dari pemkab, pemprov hingga pemerintah pusat melalui Kementerian Agama, sehingga diharapkan bisa sinergi dalam membantu pesantren menyiapkan era normal baru,” ucap pria yang juga Ketua Bidang Petanian, Kedaulatan Pangan dan ESDM PP GP Ansor ini.

Ia mengatakan tidak hanya ekonomi yang perlu diperhatikan pemerintah untuk menopang hidup, namun merawat akal dengan menuntut ilmu juga sebuah keniscayaan karena keduaya sama-sama terakomodir dalam Maqasid Syariah (lima prinsip tujuan beragama).

Adhe juga menambahkan, pesantren selama bertahun-tahun telah melewati berbagai jenis ujian dan saat ini pesantren menghadapi sebuah tantangan baru yang benar-benar tidak mudah, yakni pandemi COVID-19.

“Tantangan tersebut antara lain terkait pengaturan jarak atau physical distancing. Kondisi itu tak pelak membuat pengasuh pesantren harus menyediakan ruang yang lebih luas, mulai dari bilik pesantren hingga tempat belajar,” katanya.

Saat ini, lanjut dia, kebanyakan pondok pesantren sudah meliburkan dan memulangkan para santrinya sejak dua hingga tiga bulan yang lalu seiring untuk mematuhi imbauan pemerintah terkait pencegahan virus Corona.

“Dengan adanya kebijakan new normal, maka kalangan pondok pesantren harus bersiap untuk memulai kembali aktivitas belajar termasuk mengaji (madrasah diniyah) dengan pengaturan protokol kesehatan yang ketat,” ucap alumni pesantren Tambakberas Jombang ini.

Masalahnya, lanjut Adhe, tidak semua pesantren memiliki dan memenuhi kriteria yang disampaikan oleh pemerintah. Karena itu negara harus hadir membantu mengatasi hal ini. Lebih jauh Adhe mengatakan secara konstitusional, negara punya kewajiban atas pemenuhan hak-hak terhadap warga negaranya, salah satunya di bidang pendidikan yang dihubungkan dengan kesiapan pesantren dalam menghadapi era normal baru.

“Apapun opsi yang dipilih pesantren, negara tetap harus hadir dan tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya untuk memberikan pemenuhan hak atas kesehatan terhadap warganya, termasuk santri di pesantren,” ujarnya

Apalagi, kata alumni Undar ini pemerintah melalui Kementerian Agama beberapa hari lalu telah mengeluarkan edaran terkait kebijakan kegiatan pesantren dan rumah ibadah dalam menghadapi new normal.

Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020, tertanggal 18 Mei 2020 itu, Kementerian Agama memiliki kewenangan untuk berkoordinasi dengan lintas kementerian. Kemenag berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam hal untuk menyiapkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan langkah new normal di pesantren.

Selain itu, Kemenag juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk pengadaan tes kesehatan bagi santri dan ustaz yang akan kembali ke pesantren di setiap daerah. Sarana dan prasarana juga harus diperhatikan guna peningkatan kualitas kesehatan dan gizi santri.

“Selain itu (dengan) Kementerian Perhubungan, agar dapat memberikan fasilitas transportasi bagi santri dan ustad yang akan kembali ke pondok pesantren,” imbuhnya.

Adhe juga mengharapkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan radiogram kepada pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung penerapan kenormalan baru di pondok pesantren.

“Koordinasi ini penting dilakukan agar pembelajaran yang akan dijalani santri tetap berjalan lancar dan semestinya,” ujarnya menutup pembicaraan. (*AK)

This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!

What do you think?

790 points
Upvote Downvote

Written by webmaster

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0
Pondok Pesantren Bersiap Hadapi New Normal, Sejumlah Protokol Disiapkan

Pondok Pesantren Bersiap Hadapi New Normal, Sejumlah Protokol Disiapkan

Siapkan New Normal, Pengasuh YPRU Guyangan Pati Tanggung Biaya Rapid Test Santri Hingga Rp 1 Miliar Lebih

Siapkan New Normal, Pengasuh YPRU Guyangan Pati Tanggung Biaya Rapid Test Santri Hingga Rp 1 Miliar Lebih